Kejelasan Subsidi Bunga Bagi Perusahaan Pembiayaan

Kejelasan Subsidi Bunga Bagi Perusahaan Pembiayaan post thumbnail image

Akibat pandemi COVID19, banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia atau multifinance yang membatasi penyetujuan pengajuan kredit untuk menghindari resiko kredit macet. Disisi lain, banyak nasabah yang mengajukan penangguhan kredit karena usahanya terdampak COVID19. Hal tersebut menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan kewajiban kredit mereka. 

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah dan OJK memberlakukan kebijakan. Yaitu, kebijakan pengajuan keringanan kredit bagi mereka yang terdampak langsung oleh COVID19. Syarat dan kriterianya berlaku sebagaimana yang tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/202. 

Walau begitu, menurut pernyataan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), kebijakan penangguhan bunga cicilan kredit masih menunggu informasi berkaitan dengan keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang rencana kebijakan pemerintah bagi nasabah perusahaan pembiayaan. Hal ini karena APPI baru berkomunikasi dengan OJK, namun belum dilakukan diskusi langsung dengan Kementerian Keuangan. 

Dengan kata lain, nasabah perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa mendapatkan penangguhan cicilan kredit begitu saja. Pun menurut pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia, dikenakan syarat bagi bunga cicilan nasabah lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan. Antara lain adalah riwayat atau track record perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam restrukturisasi untuk menghindari moral hazard

Persyaratan Bagi Mereka yang Hendak Menerima Penangguhan Kredit

asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia

Menurut pernyataan Menteri Keuangan, ada berbagai syarat yang berlaku bagi nasabah yang hendak mendapat penangguhan kredit. Syarat utamanya adalah, kebijakan tersebut berlaku bagi mereka yang track recordnya sebelumnya bagus. Namun karena terdampak COVID19, kemampuan membayar kreditnya jadi terdampak. 

Selain itu, kriteria debitur yang berhak menerima relaksasi kredit adalah mereka yang terdampak oleh virus COVID19 dengan nilai leasing di bawah Rp10 miliar dan berprofesi antara lain sebagai pekerja informal, pekerja harian dan pelaku UMKM. Keringanan kredit dapat diberikan dalam bentuk keringanan cicilan pokok atau bunga, perpanjangan tenor, dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dalam kurun waktu maksimal 1 tahun. 

Dengan kata lain, kebijakan relaksasi kredit bukan berarti menghilangkan kredit Anda sama sekali. Melainkan, memberikan keringanan agar Anda mampu melunasi kewajiban kredit yang tersisa.

Seperti yang telah dijelaskan, bagi Anda yang hendak mendapatkan penangguhan kredit dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan, Anda tidak bisa mendapatkan penangguhan begitu saja. Anda perlu mengajukan permohonan relaksasi kredit melalui saluran komunikasi kreditur yang bersangkutan. Demi menjalankan social distancing, Anda juga tidak perlu datang langsung dan bertatap muka kepada perusahaan pembiayaan. 

Semoga artikel tersebut dapat memberikan informasi bagi Anda, ya.