Sampai Kapan Pengajuan Relaksasi Kredit Diperpanjang?

Sampai Kapan Pengajuan Relaksasi Kredit Diperpanjang? post thumbnail image

Pandemi COVID19 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah para UMKM. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah dan OJK mengeluarkan kebijakan pengajuan relaksasi kredit sejak akhir Maret 2020. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 ini diputuskan untuk diperpanjang oleh OJK. Terutama bagi para pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh virus corona. 

Untuk saat ini, debitur yang memenuhi persyaratan bisa menunda pembayaran cicilan kredit mereka dalam bentuk perpanjangan tenor atau pengurangan bunga selama maksimal 1 tahun. Hal ini berlaku bagi mereka yang memiliki plafon pinjaman dibawah Rp 10 miliar.

Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisoner OJK menuturkan bahwa peraturan relaksasi kredit akan diperpanjang apabila kondisi keuangan masyarakat belum juga pulih. Namun, memasuki bulan Juli, data pemberian restrukturisasi kredit mulai melandai dibandingkan ketika pertama kali adanya pandemi. 

Sampai kapankah pengajuan relaksasi kredit akan diperpanjang? Hal itu belum bisa diprediksikan sekarang. Wimboh menuturkan bahwa peraturan tersebut akan diperpanjang apabila diperlukan. Sejauh ini, ketentuan tersebut berlaku hingga 31 Maret 2021. Wimboh mengumumkan bahwa keputusan peraturan pengajuan relaksasi kredit tersebut akan diputuskan sebelum akhir tahun ini. 

Hingga 13 Juli 2020, sebanyak 6,75 juta debitur telah mendapat restrukturisasi kredit oleh perbankan. Seperti yang telah disebutkan, kebijakan ini diutamakan oleh para pelaku UMKM di sektor tertentu. 

Mengapa Diutamakan untuk UMKM?

relaksasi kredit adalah

Lalu, mengapa kebijakan relaksasi kredit diutamakan untuk pelaku UMKM?

Ternyata, kebijakan ini diutamakan pada pelaku UMKM bukannya tanpa alasan. Wimboh menuturkan bahwa UMKM sangat membutuhkan stimulus di tengah pandemi ini. Hal ini karena pemilik usaha dalam skala kecil atau menengah belum memiliki kapasitas dalam melakukan corporate decision layaknya perusahaan-perusahaan berskala besar. Atau dalam kata lain, kemampuan dalam memilih alternatif terbaik ketika menghadapi keadaan darurat. 

Wimboh menuturkan bahwa mereka membutuhkan bimbingan dan stimulus agar usaha mereka mampu bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga, kebijakan ini diutamakan bagi para pelaku UMKM. Sedangkan bagi perusahaan berskala besar, mereka umumnya lebih siap dalam menghadapi krisis, serta memiliki permasalahan yang lebih kompleks. 

Dengan adanya kebijakan relaksasi kredit yang masih berlangsung, diharapkan UMKM dapat segera bangkit dan meningkatkan performa mereka di tengah pandemi. Terlebih lagi karena mereka juga memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang perekonomian nasional.